5月12日，印尼中央政府与印尼议会正在协商讨论新矿业法最终稿时同意将来定新矿业法的主要原则。
1. Pemerintah akan memberikan jaminan untuk memberikan perizinan kegiatan usaha pertambangan. –政府将为采矿业务活动许可证的颁发提供担保；
2. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha. –采矿活动是基于业务许可进行的；
3. Bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan dinaikkan dari sebelumnya 1 persen menjadi 1,5 persen. –地方政府采矿收入所占份额将之前的1%增加到1.5%；
4. Kewajiban IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dapat dibangun sendiri maupun kerja sama. –IUP和IUPK有义务使用采矿道路，其中可以单独或者合作建立采矿业务；
5. Kewajiban IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang besaran minimumnya ditetapkan Menteri. –IUP和IUPK有义务提供资金让其人民获得发展权力，最低金额由部长确定；
6. Kewajiban divestasi perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing. Kewajiban badan usaha pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi saham secara langsung 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan atau badan usaha swasta nasional. –外国公司拥有的股份有义务撤资。外国人持有的生产经营的IUP或IUPK的企业实体有义务分阶段直接向中央政府、地方政府、BUMN、BUMD和/或国家私营企业实体剥离51%的股份；
7. Kewajiban untuk IUP untuk menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara untuk kegiatan penemuan cadangan baru. –IUP有义务为新的储量发现活动提供资金，以提高矿产和煤炭储量弹性；
8. Kewajiban reklamasi dan pasca tambang sebelum mengembalikan WIUP atau WIUPK hingga tingkat keberhasilan 100 persen. –在将WIUP或WIUPK100%返回之前要进行复垦和履行开采后的义务。
9.Terakhir, inspektur tambang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam aturan ini. –矿山检查员由中央负责。